Sumber: Antara
Dok Foto: Mahfud Md (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan
pemerintah telah menyiapkan alternatif pemerintahan di Papua. Hal itu
menindaklanjuti dari penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK.
"Ya, sudah ada langkah-langkah alternatif,
pokoknya pemerintahan tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap
berjalan," kata Mahfud di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
Pusat, Rabu (11/1/2023).
Mahfud mengatakan alternatif pemerintahan itu telah lama disiapkan. Dia menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pemerintahan di Papua.
"Kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif, yang benar secara yuridis, kita sudah bicara dengan Kemendagri, Panglima TNI, dengan Kapolri dengan Kementerian Kesehatan, dan sebagainya, kita sudah rapat, nanti ditunggu saja langkah berikutnya," katanya.
Sebagai informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap KPK. Saat ini, kondisi pemerintahan Papua kosong tanpa pemimpin karena Wagub Papua sebelumnya sudah meninggal.
Gubernur Papua, yang seharusnya menjalankan tugas pemerintahan di Papua, ditangkap KPK pada Selasa (10/1/2023) kemarin di salah satu rumah makan di Papua. Kemudian Lukas dibawa ke Brimob Polda Papua dan diberangkatkan ke Jakarta, posisi Lukas saat ini sedang dirawat di RSPAD Gatot Seobroto, Jakarta Pusat.
Posisi Lukas yang kosong seharusnya digantikan oleh Wakil Gubernur Papua. Namun diketahui bahwa Wagub Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021. Sejak saat itu, hingga saat ini belum ada yang menggantikan posisi Klemen Tinal.