SUARABALIEMPAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Sejumlah warga Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi spontan dengan memalang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Kamis (26/2/2026) siang.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat terhadap sistem pelayanan yang dinilai tidak profesional, diskriminatif, dan penuh praktik "jalur belakang".
Kekecewaan warga memuncak ketika puluhan orang yang sudah mengantre sejak pukul 05.00 dan 06.00 WIT dipaksa pulang. Meskipun petugas baru mulai bekerja sekitar pukul 08.30 WIT, namun pada pukul 09.12 WIT, petugas secara sepihak mengumumkan bahwa nomor antrean telah habis.
"Kami datang dari jauh sejak subuh. Petugas baru masuk setengah sembilan, lalu jam sembilan lewat sedikit mereka bilang antrean habis. Jadi pelayanan hanya berjalan sekitar 40 menit. Apakah ini wajar?" ujar Wempi Asso Perwakilan Masyarakat.
Masyarakat juga menyoroti dugaan praktik diskriminasi dan Pintu Belakang adanya ketidakadilan dalam prioritas pelayanan.
Warga mengklaim menemukan bukti adanya "orang dalam" yang memasukkan berkas pendatang melalui pintu belakang, sementara warga asli Jayawijaya yang sudah mengantre berhari-hari justru diabaikan.
"Tadi terbukti, ada perempuan pendatang pindahan dari Jakarta masuk lewat pintu belakang. Sementara kami anak asli di sini setengah mati mau urus Kartu Keluarga saja disuruh tunggu sampai panas-panas dan pulang balik selama tiga hari," tegasnya.
Lebih lanjut wempi menjelaskan bahwa Aksi massa sempat memanas karena ketidakjelasan keberadaan pimpinan dinas. Awalnya, staf menyatakan Kepala Dinas dan Sekretaris sedang berada di luar kantor. Namun, warga kemudian menemukan Sekretaris Dinas diduga berada di area kantor memantau dari belakang.
Selain itu, warga menolak alasan penurunan performa pelayanan karena alasan ibadah puasa.
"Jangan jadikan puasa sebagai alasan pelayanan terhenti. Teman-teman muslim sedang ibadah, tapi yang Kristen kan banyak, harusnya pelayanan tetap berjalan normal. Jangan korbankan kepentingan masyarakat,"katanya.
Melalui aksi pemalangan ini, masyarakat Jayawijaya menyampaikan beberapa tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah dan PLT Kepala Dinas Dukcapil:
1. Meminta Bupati Jayawijaya segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas dan seluruh staf Dukcapil yang dinilai kasar dan tidak melayani dengan hati.
1. Menambah kuota pelayanan harian dan memastikan tidak ada lagi praktik "pintu belakang".
3 Meminta penambahan operator dari kalangan anak asli Jayawijaya agar pelayanan lebih komunikatif dan memahami kebutuhan masyarakat lokal.(*)