Written: Amatus
Jayapura, SUARABALIEMPAPUA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sigit mengatakan TNI-Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Setelah ada proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.
"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu major project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.
Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.
harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.
Pesan Tegas Kapolri untuk Kelompok yang Ganggu Stabilitas Keamanan di Papua
Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
"Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kunjungan kerja di Papua dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Berbagai masukan yang diterima nantinya akan menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depan.
"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo.
Dengan begitu, Yudo menyampaikan bahwa ke depan akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo.
Oleh karena itu, Yudo kembali menegaskan bahwa TNI-Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua.
"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," ujar Yudo.