Written: Ah
Wamena, Suarabaliempapua - Mahasiswa Jayawijaya Di kota Studi Jayapura telah menyerahkan Beberapa Aspirasi Mahasiswa Kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Penggunungan. Rabu/18/05/2023
Tujuan DOB hadir di Papua merupakan salah satu bagian untuk mensejahterakan orang asli papua dari segala aspek berbagai logika dan DOB hadir di papua tidak terlepas dari otonomi khusus jilid II, Sehingga pemerintah pusat sampai daerah harus tunduk pada UU Otsus.
Kami ini masih dalam daerah otonomi dan kami Mahasiswa berharap, pemerintah jangan berwatak nepotisme dan sikap apatis di pemerintahan provinsi Papeg, hal begini sama saja pemerintah dengan unsur sengaja menciptakan konflik di kalangan masyarakat papua pegunungan.
Kami Mahasiswa jayawijaya menilai awal prekrutan Honorer DOB provinsi Papeg kebanyakan non OAP dan OAP hanya sedikit.
Demikian juga terjadi hal yang sama dalam prekrutan IPDN untuk kuota Papeg harus murni non OAP (pendatang) , sehingga kami mahasiswa jayawijaya sebagai barometer 8 kabupaten/kota minta honorer dan IPDN prioritaskan anak pribumi asli perwakilan 8 kabupaten kota.
Karena kami orang papua khusus papua pegunungan tidak akan cari pekerjaan dan dapat pekerjaan di daerah orang lain.
Kami menilai bahwa, prekrutan Honorer dan IPDN penuh diskriminasi rasial yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini SEKDA dan KAPALA BKD provinsi Papeg hingga kami mahasiswa minta Wamendagri dan PJ Gubernur segera copot Sekda dan BKD.
Karena kedua oknum ini terbukti kinerja otak nepotisme dan mereka menunjukan sikap apatis di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Pegunungan.
Tahapan prekrutan awal saja terjadi diskriminasi rasial begini, apalagi prekrutan besar-besaran yang akan di lakukan bulan juni besok.
PJ sekda dan Kepala BKD ini bisa menimbulkan konflik di wilayah pemerintahan papua pegunungan, sehingga segera copot kedua oknum diatas. Dan kami minta PJ Gubernur papua pegunungan segera batalkan honorer dan IPDN yang merebut hak atas pekerjaan birokrasi dan hak pendidikan orang asli Papeg.
Kami tidak akan cari pekerjaan di jawa sana, non OAP harus berjiwa besar berikan hak sepenuhnya kepada orang asli papua. Kami sudah siap disisi SDM untuk bersaing dengan orang lain, kami tidak membutuhkan pembinaan oleh orang lain.
Karena kami sudah punya gelar S1,S2, Doktor untuk apa…? Kami sudah siap bersaing di segala aspek.
Kami mahasiswa menegaskan kepada pemerintah provinsi papeg bahwa, prekrutan CPNS yang akan di buka bulan juni 2023 besok, harus prioritaskan orang asli papua pegunungan sesuai kebutuhan kuota provinsi papua pegunungan. Non OAP bisa libatkan dalam provinsi Papeg kecuali masih membutuhkan. Kalau kuota CPNS melebihi SDM OAP atau pas-pasan, maka tidak perlu terima non OAP.
Mereka bukan keluar dari lubang batu atau turun dari langit, mereka tentu punya asal daerah mereka.
Pemerintah provinsi papeg jangan buka peluang DOB untuk orang luar. Berikan hak sepenuhnnya kepada Kami 8 kabupaten kota untuk mengisi di provinsi papua pegunungan di segala aspek.
Tuntutan Kami Sebagai berikut:
1.kami mahasiswa Jayawijaya meminta Bapak Pj Gubernur Papua pegunungan segera batalkan perekrutan honorer dan IPDN non OAP 22 orang yang direkrut sebagai perwakilan provinsi Papeg
Dan Bapak Pj segera prioritaskan anak asli pribumi perwakilan dari 8 kabupaten kota
2.prekrutan honorer dan IPDN penuh dengan diskriminasi rasial Sehingga segera batalkan dan rekrut ulang
3.Bapak Mendagri dan Pj Gubernur PP segera copot sekda dan Kepala BKD provinsi PP karena kinerja kedua oknum ini telah terbukti bahwa kebijakan mereka dalam perekrutan honorer dan IPDN penuh dengan diskriminasi dan jika ini di pelihara oknum-oknum yang otaknya nepotisme dan sikap apatisme begini maka sangat mudah menimbulkan konflik di daerah kami, Sehingga segera copot dalam waktu dekat sebelum lakukan perekrutan CPNS di bulan Juli 2023 besok
4. Kami Mahasiswa menegaskan kepada pemerintah provinsi Papeg bahwa perekrutan CPNS di bulan Juni 2023 besok harus memprioritaskan OAP di PP sesuai kebutuhan kuota provinsi PP, Non OAP bisa dilibatkan kecuali masih membutuhkan jika kuota OAP masih banyak maka perekrutan CPNS Non OAP tidak Perlu terima Non OAP mereka bukan keluar dari lubang batu atau turun dari langit mereka tentu punya asal usul daerah mereka pemerintah PP jangan buka peluang DOB untuk orang Luar berikan hak sepenuhnya kepada kami 8 kabupaten kota di provinsi Papeg
5. Bapak PJ Gubernur Papeg panggil para bupati dan DPRK dari 8 kabupaten kota dan segera bertanggung jawab atas pengungsian rakyat sipil yang hari ini dimana-mana terjadi di provinsi PP, pemerintah jangan membisu atas penderitaan rakyat kecil pemerintah Papeg harus buka suara Sebab situasi rakyat hari ini tidak baik-baik saja, pemilik rakyat bukan TNI Polri, pemilik rakyat adalah pemerintah provinsi PP dan 8 kabupaten kota segera desak jakarta untuk tarik militerisme di provinsi Papeg
6. Kami Mahasiswa Jayawijaya berharap pemerintah pusat dan daerah harus tunduk pada UU Otsus yang masih berlaku.