Ma'ruf Amin menggelar pertemuan membahas sejumlah isu terkait Papua (dok. Setwapres)
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud Md hingga Mendagri Tito Karnavian untuk membahas sejumlah isu terkini mengenai Papua.
Pertemuan itu berlangsung di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022). Ma'ruf menerima sejumlah laporan dari Mahfud Md hingga Polri.
"Dari hasil pertemuan itu, ternyata Wapres juga menerima laporan dari Menko Polhukam dan Polri bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik hasil pemekaran Papua, karena apa? Karena di balik pemekaran itu masyarakat Papua tahu bahwa tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Papua," kata Jubir Wapres Masduki Baidlowi.
Masduki mengatakan bahwa pemekaran di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk pembangunan lebih cepat. Dia mengatakan pemekaran dilakukan agar masyarakat di Pulau Papua lebih sejahtera.
"Jadi tidak lain bahwa pemekaran itu bertujuan untuk membangun Papua lebih sejahtera. Dan itu diketahui oleh hati nurani masyarakat Papua, itu yang pertama," kata dia.
Selain itu, Masduki menyebut ada kelompok yang sengaja membuat keonaran di Papua. Ma'ruf Amin, kata dia, ingin kelompok itu ditindak tegas.
"Yang kedua memang ada sekelompok kecil yang memang sengaja ingin berbuat onar, mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror penembakan, pembunuhan dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan," kata dia.
"Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," sambungnya.
Dia mengatakan Ma'ruf menekankan pendekatan humanis harus diutamakan di Papua. Dia menyatakan Ma'ruf ingin masyarakat Papua lebih sejahtera.
"Yang ketiga, Wapres juga menjelaskan bahwa pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan harus tetap dijalankan di Papua. Pendekatan teritorial mulai dari atas Kodam sampai Koramil harus tetap menjalankan, semua pihak, baik oleh TNI Polri juga oleh pemerintahan sipil di sana, pendekatan-pendekatan teritorial itu sangat penting, kenapa? supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil untuk membangun kesejahteraan di Papua," tutur dia.
"Jadi ada langkah-langkah konkret untuk kesejahteraan Papua itu seperti apa, dan adanya kementerian dan lembaga itu supaya segera untuk membangun kesejahteraan di Papua, itu permintaan dari Wapres," lanjutnya.(∆)